Dikotomi “Pribumi” Terhadap Diaspora & Keturunan Tionghoa di Indonesia :
Konstruksi Sosial ? atau Lahir Natural ?
Abstrak
Pemilu Gubernur DKI Jakarta membawa nafas baru pada isu rasial serta paradigma dikotomis (memisahkan antara in-group dan our-group) antara kelompok masyarakat yang menganggap diri sebagai “orang ribumi” yang didefinisikan secara umum adalah orang – orangketurunan suku yang dianggap asli Indonesia dengan warga keturunan Tionghoa yang dipandang sebagai non-pribumi karena tidak memiliki hubungan dengan para leluhur keturunan asli Indonesia. Pandangan dikotomis ini termanifestasikan di perilaku serta pola interaksi dan respons terhadap kegiatan – kegiatan masyarakat Tionghoa. Penulis merefleksikan hal ini dan ingin membahas tentang apakah terdapat justifikasi baik secara historis maupun kultural daripada keberadaan paradigma dikotomi yang diciptakan oleh orang – orang “pribumi” terhadap golongan Tionghoa yang dianggap sebagai aseng ?. Bila memang ada, apakah juga alasan tersebut merupakan hal yang berangkat dari tiadanya kesediaan untuk menerima satu sama lain?, mungkinkah pola pikir ini dibangun oleh pihak ketiga dengan tujuan mengadu domba? Atau ada alasan lain?.
Penulis berharap melalui studi ini akan ada perspekktif baru yang mampu membantu memecahkan masalah atau memberi alternatif pemikiran bagi masyarakat dalam menyikapi kondisi multikultural yang faktanya ada di Indonesia.
Kerangka Pemikiran
Dalam pembahasan, studi ini akan menggunakan komparasi dari konsep nature dan nurture. Kedua konsep ini mencoba menjelaskan awal mula perilaku manusia atau asal dari alasan tindakan manusia. Dalam konsep Nature, manusia dan tindakannya dipandang sebagai suatu hal yang timbul secara alamiah dan tidak dibuat – buat. Contoh dari tindakan alamiah adalah reaksi akan sesuatu atau persepsi yang timbul sebelum melakukan interaksi langsung dengan individu lain. Sementara itu, konsep nurture memandang bahwa tindakan manusia ada setelah dikonstruksi sosial baik dari dirinya maupun dari orang lain. Bahwa reaksi dan aksi kita sebenarnya dikontrol oleh suatu pemikiran yang diciptakan oleh manusia terdahulu yang lalu menjadi landasan pemikiran a priori atau non empiris dari aktor utama yang kita bedah.
Studi ini juga sedikit banyak menggunakan pendekatan historis untuk menelusuri linimasa perkembangan relasi di antara diaspora dan keturunan tionghoa di Indonesia dan para penduduk suku – suku nusantara yang lebih dulu bermukim disini. Studi historis dilakukan untuk melihat fakta dan membandingkannya dengan teori serta konsep yang kita gunakan. Fokus akan kami lihat di hubungan yang menunjukkan relasi multikultural maupun plural atau yang menunjukkan negasi dari keadaan tersebut seperti predasi atau antagonisme.
Latar Belakang
Tiongkok sebagai negara yang memiliki populasi yang banyak sejak zaman sejarah telah menyaksikan berbagai upaya emigrasi dari penduduknya untuk mencari tempat tinggal baru, alasannya berbagai macam baik dari mengejar impian, sekedar iseng untuk mencari kebebasan dari kehidupan pertanian yang stagnan atau statis dan tidak menawarkan sensasi akan petualangan dan kesempatan – kesempatan baru bagi kaum muda atau bahkan untuk pindah karena khawatir akan desakan penguasa atau lawan politik. Perjalanan Kasim Kaisar Qing yang bernama Zheng He/ Cheng Ho membuka peta baru bagi eksplorasi Tiongkok ke Asia Tenggara serta menjalin hubungan baik setelah penduduk nusantara dibawah Singosari diserang oleh Kubilai Khan dari dinasti Mongol, perdagangan dan koloni Tiongkok di pinggir pantai muali bermunculan dari hubungan dagang serta penjelajahan dari ekspedisi yang dipelopori Kaisar Zhu Di dan Laksamana Zheng He. Populasi kaum Tionghoa di Asia Tenggara sendiri mulai menanjak drastis di abad 19 ketika Dinasti Qing runtuh dan kemiskinan serta tindak kriminalitas merajalela hingga tingkat yang terlalu kacau. Para diaspora Tionghoa ini mencari penghidupan dengan beberapa profesi tetapi yang paling diminati diantaraynya adalah buruh pabrik gula, perbankan, serta menjadi pedagang atau pemilik toko . Perlu dicermati bahwa pedagang Tionghoa cukup berbeda dengan saudagar dari Arabia atau India dari segi metoda operasional. Pedagang Tionghoa jarang berpindah – pindah tempat seperti saudagar Arabia, India atau Nusantara yang hidup di atas kapal mereka menjajakan barang melainkan membuka toko dan bermukim di tempat yang dianggap strategis, oleh karena itu kita lebih sering melihat permukiman – permukiman Tionghoa atau di zaman modern ini disebut sebagai Chinatown di berbagai daerah di Indonesia.
Sebagai Pedagang yang membuka toko, terdapat perbedaan yang sangat kontras dengan penduduk lokal terutama di pulau Jawa pada umumnya dalam hal pekerjaan, secara spesifik perbedaan terdapat pada pola hidup dan bekerja, bila seorang pedagang Tionghoa harus membuka toko setiap hari untuk mendapatkan untung, petani lokal memiliki waktu untuk menggarap sawah dan panen / istirahat. Selain itu kalangan Tionghoa juga banyak yang menjadi kelas menengah akibat revolusi industri di Eropa dan paham neo-imperialisme yang berkonsentrasi pada ekstraksi dan penjualan barang jadi ke koloni membuat pola ekonomi pada saat itu memudahkan para pedagang untuk meraih kesuksesan sementara petani bernasib antara stagnan atau menurun akibat kebijakan – kebijakan seperti cultuur stelsel serta pola ekonomi industri yang lebih menghargai barang jadi daripada hasil tanam. Dekade 1730an membawa awan gelap bagi populasi Tionghoa, mereka yang bekerja sebagai buruh pabrik gula mulai mendiskusikan tentang kemungkinan rencana tersembunyi pemerintah Belanda untuk menyingkirkan populasi Tionghoa terutama di sekitar Batavia. Pada tahun1740an, kecemburuan sosial serta kekhawatiran Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier pada populasi Tionghoa terutama yang menjadi buruh pabrik setelah adanya beberapa aksi yang dipimpin kapiten Nie Hoe Kong maka peristiwa Chinezenmoord terjadi.
Chinezenmoord atau pembantaian orang Tionghoa juga didukung oleh banyak orang Bali, Jawa dan Sumatera yang berada di Batavia karena mereka curiga pada orang Tionghoa yang mulai bertambah jumlahnya serta meningkat kekayaannya dibanding mereka. Dalam mendukung aksi tersebut maka para penduduk Betawi, Bali dan Jawa serta yang menganggap diri adalah penduduk asli nusantara membakar beberapa pemukiman Tionghoa di Tanah Abang dan sekitar Kali Besar. Pembunuhan tersebut memiliki dampak yang hebat dan membekas di sejarah kota Jakarta yang menamakan beberapa tempat seperti Muara Angke (yang secara etimologis diyakini berasal dari Rawa Bangkai, tempat bangkai dibuang) serta Tanah Abang (yang menjadi salah satu lokasi pembantaian) dan memusatkan para etnis Tionghoa yag selamat di satu daerah khusus yaitu Glodok. Stereotip ini tentu melukai hubungan plural meskipun sampai sekarang etnis Tionghoa masih hidup berdampingan dengan para penduduk lain tetapi hubungan multikultural tersebut selalu diwarnai dengan perang dingin yang tergambar pada stereotip masing – masing pihak kepada yang lain.
Stereotip ini menjadi justifikasi atau pembenaran dari paradigma dikotomis yang dianut oleh banyak orang Indonesia di zaman modern ini terutama yang merasa bahwa dirinya adalah pribumi karena tidak beretnis Tionghoa atau barat. Justifikasi akan dikotomi ini telah membangun skenario bahwa pribumi memang sudah sepantasnya melawan Tionghoa dan bukan menyatu dengan mereka. Orang Tionghoa bukan teman pribumi karena mereka sejak dahulu sampai sekarang menindas pribumi, inilah yang menyebabkan banyak kerusuhan seperti di tahun 1998 ditunggangi beberapa kelompok yang ingin mengekspresikan kebencian mereka pada orang Tionghoa. Permasalahan yang diangkat kembali di Pemilu Gubernur hanya dengan bumbu agama selain pribumi vs tionghoa. Dan paradigma ini masih terlihat bahkan dalam generasi muda sekalipun sehingga tak diragukan lagi bahwa masalah dikotomi ini akan mengganggu persatuan Indonesia dalam beberapa waktu ke depan.
Analisis
Faktor Nature
Dari kajian sejarah yang terdapat pada bagian latar belakang, bisa kita pahami bahwa golongan ‘Pribumi’ yang didefinisikan sebagai orang asli Indonesia dengan contoh orang Jawa, Batak, Sunda dan lain – lain adalah contoh penerapan konsep Benedict Anderson yaitu tentang Imagined Communities , hal ini berangkat dari keadaan alamiah dimana para ‘pribumi’ baik yang berprofesi sebagai buruh, petani maupun budak merasakan tekanan yang hebat bagi diri mereka baik secara ekonomi maupun lahiriah karena sama – sama mengalami kemiskinan, penindasan dalam bentuk perbudakan dan penundukkan, serta pola ekonomi yang tidak memihak pada mereka yang bekerja dalam kondisi yang lebih tidak nyaman. Dapat kita simpulkan bahwa ini adalah pembentukan kelompok ‘pribumi’ secara nature karena tidak ada pihak yang menghasut mereka untuk bersatu, kondisi alamiah mereka-lah yang membuat mereka membangun imagined community dalam harapan tidak merasa sendirian atau juga memiliki kekuatan untuk membalas perlakuan tidak adil seperti yang ada di Chinezenmoord.
Lahirnya imagined community ‘pribumi’ juga disebabkan oleh perbedaan alamiah dari profesi yang sebagian besar dianut oleh ‘pribumi’ dan keturunan Tionghoa . Bila kita lihat kembali tentang profesi dan pola hidup maka sebelumnya sudah dikemukakan bahwa orang Tionghoa hidup sebagai pedagang yang menetap. Kehidupan pedagang tidak membutuhkan pekerjaan fisik yang berat dibandingkan menjadi buruh atau petani, sehingga pedagang dapat duduk santai sambil menjajakan dagangan di toko atau mengambil waktu istirahat ketika menjajakan dagangan di kota, sistem ekonomi di zaman industrial juga mendukung profesi pedagang lebih daripada petani karena barang yang sudah jadi memiliki harga jual yang lebih tinggi daripada hasil tani sehingga pendapatan orang Tionghoa yang berdagang relatif lebih tinggi dibanding petani yang mulai kehilangan nilai tambah daripada produk yang ia jual, ini bisa dimaknai sebagai titik kecemburuan sosial (yang lagi adalah peristiwa nature) bahwa petani ‘pribumi’ bekerja lebih keras membajak sawah dan memanen tetapi orang Tionghoa yang hanya duduk atau berkeliling kota dan menjual hasil kerja kerasnya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Social Cleavage atau pembelahan kelas ini juga menurut pemaknaan saya adalah salah satu sebab makin kuatnya imagined community ‘pribumi yang bersifat antagonistik terhadap diaspora Tionghoa. Kesenjangan sosial yang hebat bukanlah pembentukan suatu pihak secara sengaja diciptakan tetapi memang secara alamiah hadir.
Hal ini masih terasa sampai sekarang karena masih ada stereotip bahwa pemiliki usaha besar biasanya (dan harus saya akui memang banyak dari mereka) adalah etnik tionghoa atau keturunan mereka, orang – orang seperti Mochtar Riady (pendiri Lippo Group) dan Eka Cipta Wijaya (Orang terkaya di indonesia, pemilik Sinarmas Group), serta Sudono Salim (pemilik Indofood dan Bank BCA) yang merupakan imigran langsung dari Fujian/Hokkien atau James Riady (pemilik UPH), Anthony Salim (Direktur Salim Group) ataupun Kwik Kian Gie. Dengan banyaknya konglongmerasi milik pengusaha Tionghoa maka tentu tidak salah bila ada anggapan orang tionghoa biasanya kaya meskipun di beberapa daerah orang Tionghoa masih juga banyak yang menjadi bagian dari keluarga miskin dengan keterangan memiliki Surat Keterangan Tanda Miskin. Namun hal ini menurut saya harus dilupakan karena selain orang – orang Tionghoa, banyak juga masyarakat yang bisa masuk ke kategori ‘pribumi’ yang sukses seperti keluarga Bakrie, Keluarga Cendana, Hasyim dan Prabowo Subianto yang menjalankan bisnis di berbagai bidang serta Chairul Tanjung dan Sandiaga Uno yang sukses membangun kerajaan bisnis. Orang – orang seperti mereka membuktikan bahwa tidaklah benar bahwa perekonomian Indonesia dikuasai secara penuh oleh keturunan Tionghoa karena banyak penguasaha non-tionghoa yang juga sukses dan berperan besar dalam politik maupun pembuatan kebijakan ekonomi bangsa ini sebagai pemimpin daerah.
Faktor Nurture
Seperti yang sudah dibahas di atas, faktor nature seharusnya berhenti pada zaman modern karena permasalahan yang secara alami muncul seperti kesenjangan sosial sudah tidak relevan karena ada banyak bukti bahwa orang – orang yang masuk ke golongan ‘pribumi’ pun mampu menjadi pengusaha yang sukses di berbagai bidang, permasalahan budaya juga tidak menjadi masalah karena asimilasi banyak terjadi di Indonesia apalagi lewat kawin campur. Lalu apa yang membuat bangsa ini tidak bisa move-on dari paradigma yang ketinggalan jaman tersebut?, jawabannya adalah karena konstruksi sosial daripada orang – orang yang memiliki kepentingan, dan yang terbesar adalah politik.
Ditilik dari sejarah, sejak zaman kolonialisme V.O.C yang diteruskan oleh pendudukan Belanda di Indonesia kaum tionghoa sering menjadi kambing hitam penguasa dan alat politik untuk megadu domba. Contohnya adalah ketika peristiwa Chinezenmoord atau di dalam tragedi Mei 1998. Politik di Indonesia menggunakan sistem demokrasi sehingga pemilihan umum juga bergantung pada rakyat memilih siapa sebagai perwakilannya. Cara yang sering digunakan oleh para politisi maupun pejabat adalah dengan mengadu domba masyarakat terutama yang ada di pulau jawa untuk mengkambing-hitamkan suatu kelompok tertentu. Yang terkini adalah pidato Anies Baswedan saat dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta yang menyebutkan kata pribumi sering dimaknai oleh banyak orang serta cendekiawan sebagai upaya untuk mendiskreditkan gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan keturunan etnis Tionghoa.
Etnis tionghoa sering diserang oleh mayoritas etnis jawa karena sering dianggap sebagai orang non-pribumi dalam definisi mereka serta ditekan oleh mayoritas muslim karena diasosiasikan dengan kepercayaan Kristen. Sampai sekarang belum ada tekanan rasial yang sangat luar biasa seperti di Amerika Serikat dalam kasus kulit putih melawan kulit hitam atau apertheid di Afrika Selatan. Konsep multikulturalisme sudah ada di masyarakat Indonesia, ada di dalam konstitusi yang menjamin bahwa hak setiap warga negara adalah sama, dan masyarakat keturunan Tionghoa juga diintegrasikan sebagai warga negara Indonesia asal memiliki KTP Indonesia. Warga negara Tionghoa masih hidup bersama namun masih ada keinginan yang besar dari beberapa masyarakat Indonesia agar masyarakat tionghoa membuang segala budaya yang diasosiasikan dengan budaya Tiongkok agar mereka orang Indonesia sejati. Puncak dari semuanya adalah Islamisasi orang Tionghoa menjadi mualaf karena menurut para tokoh ‘pribumi’ agama Islam adalah jiwa asli dari ‘pribumi’ Indonesia dan ketika memeluk agama tersebut maka warga Tionghoa sudah 100% menjalani transformasi menjadi orang berbudaya indonesia dan merupakan bagian dari pribumi indonesia seutuhnya . Pembentukan ini adalah upaya nurture dalam integrasi masyarakat Tionghoa, pemikiran ini juga merupakan hasil nurture dari beberapa pemimpin dan pejabat negara atau tokoh keagamaan yang menyebutkan bahwa pluralisme terjadi ketika orang Tionghoa mengikuti adat budaya Indonesia asli. Inilah visi dari beberapa gerakan seperti PETA (Pembela Tanah Air – sebuah kelompok entosentirs dan etnoreligi muslim ‘pribumi’ (tidak ada relasi dengan Kyodo Boei Giguyun yang tercatat dalam karena pemberontakan Shodanco Soepriyadi) serta beberapa tokoh contohnya Habib Rizieq Shihab dan Eggy Sudjana .
Studi Kasus PilGub DKI Jakarta 2017 : Manifestasi Nurture dan Nature.
Bila saya diminta untuk memberikan sebuah peristiwa dimana kedua faktor tersebut bertemu, maka pemilihan gubernur DKI jakarta adalah jawabannya. Disini definisi multikulturalisme dan pluralisme digeser dari toleransi dan menghargai keberagaman untuk hidup bersama menjadi anyagonisme atau bahkan predasi budaya. Kenapa saya bisa beranggapan seperti itu? Untuk menjawabnya saya harus mengelaborasikan penjelasan saya karena jawabannya cukup rumit.
Pertama, dari efek nature kesenjangan ekonomi di Jakarta semakin tinggi meskipun tidak bisa disalahkan ke satu orang gubernur tertentu. Kebanyakan orang kelas menengah ke bawah di Jakarta sudah merasakan bahwa banyak program yang dijalankan belum memperbaiki standar hidup mereka dan masih saja mereka hidup di bedeng dan di sekitar kali . Muncul-lah Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta yang berideosinkratik keras dan tegas membubarkan perkampungan kumuh dengan kompensasi rumah susun. Penggusuran rumah mereka membuat masyarakat yang memiliki kemampuan dan pendidikan sangat terbatas menjadi khawatir bahwa penggusuran ini akan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghidupan karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Secara alami ini membangkitkan kebencian pada Basuki yang duanggap sebagai musuh dari warga.
Kurangnya komunikasi politik Basuki dan ancaman terhadap status quo yang sudah nyaman bagi warga yang kebanyakan adalah ‘pribumi’ islam membuat lawan – lawan Basuki menjadikan kasus ini sebagai salah satu alat untuk menjatuhkan dirinya dengan cara memfokuskan perhatian masyarakat pada etnis dan agama untuk menekan rasa pluralisme serta multikulturalisme dengan membangkitkan dikotomi antara etnis tionghoa dengan kelompok ‘pribumi’, para lawan politik Basuki menggunakan etnis untuk membenarkan perasaan antagonistik masyarakat pada Basuki dan etnis tionghoa pada umumnya. Terutama etnis dan agama selalu diangkat karena pertama, masyarakat Indonesia sudah hidup multikultural seperti orang jawa hidup berdampingan dengan suku batak dan palembang dengan memandang satu sama lain sebagai setara. Sementara itu, hubungan mereka dengan orang Tionghoa kemungkinan besar dibangun dengan paradigma kosmopolitan dimana mereka hidup berdampingan hanya karena sama - sama tinggal di perkotaan yang padat dan bukan didasari oleh interaksi riil sehingga etnis Tionghoa kurang dipandang sebagai sesama warga Indonesia. Dengan adanya hasutan dari lawan politik Basuki, rasa yang tersimpan di dalam alam bawah sadar kembali aktif menjadi rasionalisasi dari tindakan etnosentris dan dis-integratif serta non-multikultural seperti aksi 212 dan Gerakan Pribumi Bangga yang sangat anti akan orang Tionghoa di indonesia.
Faktor nurture juga terjadi dalam penggunaan agama Islam untuk memisahkan ‘pribumi’ dengan orang Tionghoa yang kebanyakan di era modern ini mengadopsi agama Kristen, Katolik atau Buddha dan Kong Hu Cu yang dianggap sebagai agama yang dibawa oleh asing dan aseng. Aksi – aksi yang dipelopori oleh Habib Rizieq Shihab dan FPI yang mendiskreditkan etnis tionghoa sangat melukai fondasi multikulturalisme yang ada di Indonesia terutama di DKI Jakarta yang kebanyakan anggota masyarakatnya sebenarnya multikultural.
Masalah nurture lebih merusak daripada faktor nature karena mencegah sikap – sikap yang dapat membangun harmoni yang berakhir dengan pluralisme. Faktor nurture dapat berubah menjadi sikap isolasionis seperti yang terjadi di Amerika Serikat saat ini dengan bangkitnya konservatisme dan nasinoalisme semu yang berpusat pada ide – ide chauvinis yang menganggap bahwa ras kulit putih lebih baik daripada imigran, hal ini bisa terjadi di Indonesia spesifiknya kepada minoritas tionghoa, dan faktor nurture akan mengakar di budaya masyarakat dan menjadi pemikiran yang diturunkan pada generasi selanjutnya sehingga menghibahkan masalah lama pada anak – anak muda yang merupakan masa depan Indonesia.
Kesimpulan
Di jalan saya sering mendengar ungkapan bahwa “Orang tionghoa saking sombongnya mereka kalau bangun rumah pasti temboknya tinggi” sementara orang tionghoa bicara tentang “orang di luar rumah itu bahaya”. Di dalam kehidupan multikultural di Indonesia, tak akan ada pluralisme atau persatuan bila status quo dipertahankan, etnis tionghoa akan semakin membangun dinding untuk memisahkan rumah dan diri mereka dari golongan pribumi selama dunia di luar komunitas tionghoa dapat dipersepsikan sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup mereka terutama setelah mengalami beberapa pembantaian yang meninggalkan trauma pada beberapa generasi etnis Tionghoa.
Masalah yang paling pelik adalah faktor nurture atau konstruksi sosial, perlu adanya sebuah aturan formal yang dapat ditegakkan untuk melarang penggunaan masalah etnik, ras dan agama didalam politik. Konstruksi sosial dapat menunda terbentuknya pluralisme dan toleransi sehingga menjauhkan kita dari menjadi masyarakat plural karena kita bermain dengan pemikiran yang dapat diturunkan dari generasi tua ke muda dan bila itu terjadi maka semakin lama semakin nyatalah perpecahan yang dapat mengancam keberlangsungan bangsa indonesia.
Referensi
E.H Parker, 1917, China : Her History, Diplomacy and Commerce from the Earliest Times to the Present Day, Chapter II p.17 - 21
Parker, p.51 - 55
Lynn Pan, 2016, Sons of the Yellow Emperor ; A History of Chinese Diaspora, Chapter IX p.122
Michael Laffan, 2005, Finding Java : Muslim Nomenclature of South East Asia since Srivijaya until Snouck Hurgonje, Princeton University – Asia Research Insitute.
"Embedding Agricultural Commodities: Using Historical Evidence, 1840s–1940s, edited by Willem van Schendel, preview dari google books..
James D. Tracy (1993). The Rise of merchant empires: long-distance trade in the early modern world, 1350-1750. Cambridge University Press. p. 405.
Kemasang, A. R. T. (1982). "The 1740 Massacre of Chinese in Java: Curtain Raiser for the Dutch Plantation Economy". Bulletin of Concerned Asian Scholars. Cambridge: Committee of Concerned Asian Scholars. 14: 61–71.
Armstrong, M. Jocelyn; Armstrong, R. Warwick; Mulliner, K. (2001). Chinese Populations in Contemporary Southeast Asian Societies: Identities, Interdependence, and International Influence
Sosial Budaya Indonesia, FISIP UNPAR, p.15
Patriot Garuda, Orang Indonesia Asli Tidak Sama Dengan Pribumi, diakses pada 10 Februari 2017, http://patriotgaruda.com/2017/03/25/orang-indonesia-asli-tidak-sama-dengan-pribumi/
Tionghoa diutamakan, pribumi dipinggirkan, republika.com , diakses pada 11 Februari 2018, http://www.rmol.co/read/2016/06/17/250319/Etnis-Tionghoa-Terdepan,-Pribumi-Terpinggirkan-
Etnis Tionghoa masih kuasai ekonomi Indonesia, Voa Islam, diakses pada 11 Februari 2018, http://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2015/02/05/35496/pengusaha-cina-menguasai-seluruh-ekonomi-indonesia/#sthash.Pi9kPSZS.dpbs
Orang Cina yang masuk Islam Nasionalismenya lebih Tinggi, datamualaf.com, diakses pada 10 Februari 2018 http://data-muallaf..co.id/2014/01/orang-cina-yang-masuk-islam-nilai.html
Cina baik – baik vs Cina sok Jago : Pancingan Rasisme si Jenderal, Indoprogress.com, diakses pada 10 Februari 2018, https://indoprogress.com/2016/03/cina-baik-baik-vs-cina-sok-jago-pancingan-rasisme-sang-jenderal/
Isyana Artharini, Benarkah Sentimen Anti Cina kini Menguat ?, BBC.com, diakses pada 10 Februari 2018, http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38457763
Kesenjangan Ekonomi DKI Meningkat, Suara Pembaruan.com, diakses pada 11 Februari 2018, http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/4096-ketimpangan-ekonomi-dki-jakarta.html
Pribumi, Muslim dan Kesenjangan, Detik.com, diakses pada 11 Februari 2018, https://news.detik.com/kolom/d-3535078/pribumi-muslim-dan-kesenjangan
David Purba, Cendekiawan : Komunikasi Politik Ahok Lemah, kompas.com, diakses pada 11 Februari 2018 http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/06/15030591/almisbat.ahok.lemah.dalam.komunikasi.politik
